Tenaga Kerja Asing - Manajemen Kompensasi

Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. 
Sedangkan menurut Budiono (1995) pengertian TKA adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terdapat beberapa definisi tenaga kerja yang sering digunakan yaitu :

Definisi Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, tenaga kerja mengacu pada salah satu faktor produksi yang bersama dengan modal dan tanah berperan dalam proses produksi barang dan jasa. Tenaga kerja di sini mencakup semua individu yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Ekonom biasanya membagi tenaga kerja menjadi dua kategori: tenaga kerja terampil dan tidak terampil, berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan.

Definisi Sumber Daya Manusia

Dari perspektif sumber daya manusia (SDM), tenaga kerja didefinisikan sebagai aset paling berharga dalam sebuah organisasi. Tenaga kerja meliputi semua individu yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan atau organisasi, dari level manajemen hingga level operasional. Definisi ini menekankan pada pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan manajemen karir.

Definisi Statistik

Dalam statistik, tenaga kerja biasanya merujuk pada bagian dari populasi yang berusia produktif (umumnya berusia 15-64 tahun) yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja dalam konteks ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan distribusi pekerjaan berdasarkan sektor industri.

Definisi Produktivitas

Dari sudut pandang produktivitas, tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah total jam kerja yang dikontribusikan oleh para pekerja dalam proses produksi. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input tenaga kerja yang digunakan. Ini sering diukur dalam bentuk output per jam kerja atau output per pekerja, dan digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa.

Definisi Regulasi Tenaga Kerja

Dalam konteks regulasi, tenaga kerja didefinisikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di suatu negara. Ini mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, kondisi kerja, upah minimum, jam kerja, perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja dan memastikan adanya hubungan kerja yang adil dan harmonis.
Setiap definisi tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai tenaga kerja, sesuai dengan tujuan dan konteks penggunaan masing-masing definisi.

Regulasi Tenaga Asing di Indonesia

Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kehadiran serta aktivitas tenaga kerja asing di Indonesia, sekaligus untuk melindungi tenaga kerja lokal, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Prosedur dan ketentuan dalam regulasi tersebut harus dipatuhi oleh perusahaan dan tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.
Regulasi tenaga asing di Indonesia mengacu pada aturan dan kebijakan yang mengatur kehadiran, aktivitas, dan keterlibatan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi agar tenaga kerja asing dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tanpa mengganggu pasar tenaga kerja lokal

Berikut adalah beberapa aspek perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia:

Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai regulasi dan kebijakan untuk melindungi tenaga kerja migran, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa peraturan lain yang terkait adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta peraturan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Regulasi ini mencakup hak-hak pekerja migran, tanggung jawab agen penempatan, dan prosedur pengaduan.

Pendaftaran dan Penempatan Resmi

Pekerja migran diwajibkan untuk mendaftar melalui saluran resmi, seperti agen tenaga kerja yang terakreditasi oleh BP2MI. Proses ini termasuk verifikasi identitas, pengecekan kesehatan, dan penandatanganan kontrak kerja yang sah. Penempatan resmi bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan dan kondisi kerja yang layak di negara tujuan.

Pelatihan dan Persiapan

Pekerja migran harus mengikuti pelatihan dan persiapan sebelum berangkat. Program pelatihan ini mencakup keterampilan teknis, bahasa, budaya negara tujuan, serta hak dan kewajiban sebagai pekerja migran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan pekerja migran, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi.

Perlindungan Hukum

Pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam negeri maupun di negara tujuan. Pemerintah Indonesia menyediakan layanan bantuan hukum melalui Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal di luar negeri. Selain itu, BP2MI juga memiliki layanan pengaduan dan advokasi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak pekerja migran.

Kesejahteraan dan Kesehatan

Pemerintah memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses ke layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Sebelum keberangkatan, pekerja migran harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan asuransi kesehatan yang mencakup perlindungan selama bekerja di luar negeri. Selain itu, ada program perlindungan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pendampingan dan Konseling

Pekerja migran dan keluarganya dapat mengakses layanan pendampingan dan konseling yang disediakan oleh BP2MI dan LSM terkait. Layanan ini mencakup dukungan psikososial, mediasi konflik, dan bantuan reintegrasi bagi pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Pendampingan ini penting untuk membantu pekerja migran mengatasi masalah yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri dan memfasilitasi adaptasi kembali ke masyarakat setelah pulang.

Dengan pendekatan komprehensif ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi tenaga kerja migran dari berbagai risiko dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman dan sejahtera di negara tujuan.

.
.
.
.

Sumber :
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2009

C. Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia,Jakarta : HIPSMI,
2006

HR Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Penerbit Restu Agung, 2008

https://www.academia.edu/37571042/Tenaga_Kerja_Asing_Di_Indonesia_Disusun_oleh
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/46726/28160 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Struktur dan Skala Upah - Manajemen Kompensasi

Struktur dan Skala Upah Upah merupakan sebuah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh.Sedangkan Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Struktur dan skala upah yang jelas di perusahaan penting karena memberikan kepastian kepada pekerja atau buruh tentang berapa upah yang akan mereka terima. Dengan mengetahui ini, mereka dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Selain itu, struktur upah yang adil dan transparan dapat menjadi motivasi bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Mereka akan merasa dihargai karena upah mereka akan meningkat seiring dengan peningkatan kinerja mereka. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif secara positif, ...
Baca selengkapnya

Kompensasi Dan Benefit - Manajemen Kompensasi

Ruang Lingkup Kompensasi dan Benefit Kompensasi dan benefit merupakan dua aspek penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah organisasi. Kompensasi merujuk pada semua bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Ini meliputi gaji, upah, insentif, bonus, dan tunjangan. Di sisi lain, benefit adalah segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan selain dari gaji dan upah yang mereka terima. Ini mencakup fasilitas seperti asuransi kesehatan, cuti, dana pensiun, dan tunjangan kesejahteraan.  Definisi Kompensasi dan Benefit T. Hani Handoko menjelaskan bahwa kompensasi adalah imbalan bagi karyawan atas kerja yang mereka lakukan. Menurut penelitian oleh Mondy & Noe (2005), manfaat atau benefits bagi karyawan dapat dijelaskan sebagai beragam keuntungan finansial yang seringkali diperoleh secara tidak langsung. Program-program ini mencakup berbagai hal, seperti asuransi, program kesehatan yang komprehensif, perlindungan ...
Baca selengkapnya

Upah Minimum Regional (UMR) - Manajemen Kompensasi

Upah Minimum Regional (UMR) UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional. Secara umum, upah minimum merupakan standar yang ditetapkan pemerintah agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Yang mana upah minimum kenaikannya ditetapkan setahun sekali. Pengertian lainnya, UMR adalah nominal upah yang diterima karyawan berdasarkan daerah mereka dipekerjakan. Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah diselesai diperdebatkan oleh pihak manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Sehingga besaran UMR tentu berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Disuatu pihak, para pengusaha berupaya mempertahankan hak penguasaan atas wilayah otoritas bisnis, yaitu kelayakan biaya dan keuntungan produksi. Di pihak lain, para buruh berusaha mendapatkan hak atas kelayakan hidup sebagai manusia yaitu upah yang secara normatif layak bagi diri dan keluarga. Bagi kalangan buruh kenaikan upah minimum tiap tahun amat dinantikan. M...
Baca selengkapnya