Upah Minimum Regional (UMR) - Manajemen Kompensasi
Upah Minimum Regional (UMR)
UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional. Secara umum, upah minimum merupakan standar yang ditetapkan pemerintah agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Yang mana upah minimum kenaikannya ditetapkan setahun sekali. Pengertian lainnya, UMR adalah nominal upah yang diterima karyawan berdasarkan daerah mereka dipekerjakan. Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah diselesai diperdebatkan oleh pihak manajemen manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Sehingga besaran UMR tentu berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Disuatu pihak, para pengusaha berupaya mempertahankan hak penguasaan atas wilayah otoritas bisnis, yaitu kelayakan biaya dan keuntungan produksi. Di pihak lain, para buruh berusaha mendapatkan hak atas kelayakan hidup sebagai manusia yaitu upah yang secara normatif layak bagi diri dan keluarga. Bagi kalangan buruh kenaikan upah minimum tiap tahun amat dinantikan. Meskipun kenaikan yang diterimanya jauh dari harapan, setidaknya sedikit meringankan kesulitan hidup buruh di tengah tekanan hidup yang tinggi, sekalipun upah real yang diterima buruh justru turun dan makin jauh dari standar hidup layak. Ketika berbicara tentang perbedaan penetapan umr di suatu daerah atau provinsi tentu didasarkan atas harga kebutuhan pokok di suatu daerah tersebut, inilah yang menjadi letak perbedaan umr antar daerah. Untuk saat ini, upah minimum regional atau UMR di kenal juga dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi), karena ruang lingkupnya sebatas satu provinsi. Setelah otonomi daerah diberlakukan penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangantetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap,maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.
Ruang Lingkup Penetapan UMR
- Kebutuhan Hidup Layak. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) dimulai dengan evaluasi biaya hidup dasar. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan dasar pekerja, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pemerintah atau lembaga terkait mempertimbangkan sejumlah faktor ini untuk menentukan angka yang mencerminkan standar hidup yang layak.
- Inflasi dan Faktor Ekonomi. Tingkat inflasi dan faktor-faktor ekonomi lainnya memiliki peran penting dalam penetapan UMR. Pemerintah mempertimbangkan bagaimana perubahan harga dan kondisi ekonomi secara umum dapat mempengaruhi daya beli pekerja. Tingkat inflasi juga mempengaruhi penetapan UMR. jika inflasi tinggi, pemerintah mungkin menaikkan UMR untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup dan mempertahankan daya beli tenaga kerja.
- Pertimbangan Produktivitas. Evaluasi tingkat produktivitas pekerja menjadi elemen krusial dalam menetapkan UMR. Kontribusi pekerja terhadap ekonomi regional atau nasional menjadi pertimbangan utama, memastikan bahwa upah yang ditetapkan mencerminkan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Pemerintah cenderung menetapkan UMR yang sebanding dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi produktivitas, umumnya UMR akan lebih tinggi
- Pertimbangan Kemampuan Pembayaran. Analisis kemampuan pembayaran perusahaan atau pemberi kerja adalah aspek lain yang tidak boleh diabaikan. Penetapan UMR harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, sehingga upah yang ditetapkan tetap layak dan tidak merugikan kelangsungan usaha mereka.
- Perundingan dan Konsultasi. Proses perundingan dan konsultasi merupakan langkah-langkah demokratis dalam penetapan UMR. Melibatkan perwakilan pekerja, majikan, pemerintah, dan masyarakat adalah cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mewakili kepentingan semua pihak terlibat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak ini juga mempengaruhi proses penetapan UMR.
- Ketentuan Hukum. Regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan menjadi dasar hukum penetapan UMR. Kepastian hukum ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa penetapan UMR sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
- Pengawasan dan Penegakan. Mekanisme pengawasan dan penegakan diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMR yang telah ditetapkan. Ini melibatkan lembaga pengawas atau badan yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi dan penegakan aturan.
- Review Berkala. Proses review berkala sangat penting. Ini memungkinkan penyesuaian UMR dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup. Peninjauan ini menciptakan fleksibilitas agar UMR tetap relevan seiring berjalannya waktu.
- Dampak Sosial. Pertimbangan terhadap dampak sosial melibatkan analisis kontribusi penetapan UMR terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan pekerja, dan pemerataan pendapatan. Pencapaian tujuan sosial ini menjadi cermin keberhasilan dari penetapan UMR yang dilakukan.
Regulasi / Aturan Dasar Perhitungan UMR
PP No.36 Tahun 2021 mencabut PP No.78 Tahun 2015.
- Ketentuan yang saat ini dijadikan acuan pengupahan yakni PP No.36 Tahun 2021. Lupakan PP No.78 Tahun 2015,” kata Sugeng Santoso dalam diskusi secara daring yang membahas PP No.36 Tahun 2020, Senin (12/4/2021) kemarin. (Baca Juga: PP 35/2021 Dinilai ‘Hidupkan’ Lagi Alasan PHK yang Dibatalkan MK)
- PP No.36 Tahun 2021 lebih tegas menjelaskan pendapatan nonupah, ada yang sifatnya wajib dan tidak. Pendapatan nonupah bersifat wajib yaitu tunjangan hari raya keagamaan (THR). Pendapatan nonupah yang sifatnya tidak wajib, misalnya insentif; bonus; uang pengganti fasilitas kerja; dan atau uang servis pada usaha tertentu. Meskipun sifatnya tidak wajib, tapi pendapatan nonupah ini bisa menjadi wajib ketika dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena mengikat para pihak.
- PP No.36 Tahun 2021 mengatur insentif dapat diberikan pengusaha kepada buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu. Bonus dapat diberikan pengusaha kepada buruh atas keuntungan perusahaan. Uang service pada usaha tertentu seperti usaha restoran, dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan. Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada buruh setelah dikurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas SDM.
- Struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Struktur dan skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh buruh secara perorangan. Struktur dan skala upah ini harus dilampirkan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan; atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB.
- PP No.36 Tahun 2021 masih mengatur ketentuan upah minimum. Beberapa ketentuan baru, antara lain tentang pengecualian usaha mikro dan kecil untuk membayar upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia.
- Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja dan Penyediaan Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Daerah
- Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022
- Batas Kenaikan Upah Minimum: Kenaikan Upah Minimum tahun 2023 dibatasi maksimal 10%.
- Penetapan Upah Minimum: Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Bupati/Wali Kota menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setelah UMP ditetapkan.
- Waktu Penetapan Upah Minimum: Adapun upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 november. Sementara upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 november. Kenaikan ump sudah harus mulai berlaku pada 1 januari tahun 2024. Penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota harus dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, dengan memperhatikan kebutuhan dan dinamika masing-masing wilayah,
- Keadilan dan Kesejahteraan Pekerja: Salah satu tujuan utama penerapan UMR adalah meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Dengan menetapkan upah minimum yang layak, diharapkan pekerja dapat hidup dengan lebih baik, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup
- Evaluasi Berkala: UMR dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan tetap relevan dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup. Proses ini melibatkan perbandingan dengan indeks inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi daya beli pekerja.
Komentar
Posting Komentar